Nasional

PDIP Gugat KPU ke PTUN persoalan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pilpres 2024

JAKARTA – Tim hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pulogebang, Cakung, DKI Jakarta Timur, Selasa (2/4/2024) siang. Tim hukum PDIP menilai KPU sudah melakukan perbuatan melawan hukum yang tersebut bermuara pada perolehan hasil pilpres yang meraih kemenangan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto lalu Gibran Rakabuming Raka.

Pimpinan regu hukum PDIP Gayus Lumbuun mengungkapkan bahwa sikap KPU yang digunakan melakukan perbuatan melawan hukum dimulai sejak penetapan paslon urut 2, teristimewa di meloloskan Wali Daerah Perkotaan Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.

“Bahwa perbuatan melawan hukum yang disebutkan berdampak pada penetapan calon presiden juga perwakilan presiden yang tersebut meloloskan Gibran Rakabuming Raka, pelaksanaannya adalah suatu tindakan yang tersebut dijalankan oleh aparatur negara,” ujar Gayus di tempat lobi PTUN, Selasa (2/4/2024).

PDIP Gugat KPU ke PTUN masalah Perbuatan Melawan Hukum di tempat Pilpres 2024

Dia menjelaskan KPU juga dinilai melakukan perbuatan melawan hukum termasuk menggunakan sumber daya negara demi menguntungkan paslon Prabowo-Gibran dalam antara paslon capres cawapres lainnya. “Penggunaan sumber daya negara yang digunakan menguntungkan paslon 02 juga hasil perolehan pemilihan umum presiden kemudian perwakilan presiden,” tutur Gayus.

Ia melanjutkan, tindakan KPU yang disebutkan sudah pernah melanggar aturan juga kode etik penyelenggaraan pilpres yang tersebut seharusnya ditaati. “Dan perbuatan melawan hukum yang disebutkan bertentangan dengan asas-asas lalu norma-norma yang ada pada aturan tentang pemilihan umum,” tegas Gayus.

Gayus mengungkapkan PDIP adalah salah satu pihak, selaku partai politik, yang dirugikan menghadapi tindakan KPU tersebut. “Bahwa PDIP sebagai partai pengusung Ganjar-Mahfud merupakan salah satu pihak yang tersebut dirugikan menghadapi perbuatan melawan hukum tersebut. Itu inti dari apa yang kami ajukan yang digunakan telah kami daftarkan,” ungkap Gayus.

Diketahui sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan yang dimaksud berkaitan dengan pembatalan pencalonan Cawapres Gibran Rakabuming Raka.

“Dua putusan yang mana menyangkut pelanggaran etika yang digunakan terjadi pada MK maupun dalam KPU itu memberikan alasan untuk melakukan gugatan tata perniagaan negara. Kita mempertimbangkan itu,” kata Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis, Selasa (6/2/2024).

Kendati demikian, Todung mengaku masih rencana yang dimaksud masih dipertimbangkan secara internal. Di sisi lain, TPN sudah pernah meminta-minta Bawaslu untuk mengawasi setiap proses penyelenggaraan Pemilu. “Jadi artinya mungkin saja kami akan melakukan itu. Tapi juga mungkin saja kami melakukan yang lain,” tambah dia.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button