Ekonomi

Model Power Wheeling Dinilai Berisiko Rugikan Negara

Quantavillage.com – JAKARTA – Power wheeling dinilai sebagai skema liberalisasi ketenagalistrikan yang mana berisiko merugikan negara. Power wheeling merupakan mekanisme yang dimaksud memperbolehkan pihak swasta atau independent power producer (IPP) untuk mendirikan pembangkit listrik dan juga jual secara dengan segera terhadap publik melalui jaringan transmisi milik negara.

“Liberalisasi ketenagalistrikan sebagai power wheeling itu melanggar Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 yang tersebut menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang mana penting bagi negara juga yang mana menguasai hajat hidup orang berbagai harus dikuasai oleh negara,” kata pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi di pernyatannya, dikutipkan Awal Minggu (1/4/2024).

Fahmy menjelaskan power wheeling merupakan pola unbundling yang digunakan diatur pada UU No. 20/2002 tentang Ketenagalistrikan. Lagi pula pola unbundling yang disebutkan bahkan sudah ada dibatalkan oleh kebijakan Mahkamah Konstitusi (MK).

Melalui langkah Nomor 111/PUU-XIII/2015, MK memutuskan bahwa unbundling pada kelistrikan tiada sesuai dengan UUD 1945. Lalu UU itu direvisi dengan menghilangkan pasal unbundling. “Selain bertentangan dengan UUD kemudian kebijakan MK, Kementerian Keuangan juga pernah menolak tegas lantaran membebani fiskal negara. Dalam hal ini subsidi energi pasti membengkak,” tambah Fahmy.

Jika negara tak mau menambah subsidi energi, Fahmi memverifikasi bahwa rakyat yang mana akan menanggung beban risiko kenaikan tarif listrik yang tersebut pada waktu ini masih dikendalikan oleh negara. Penerapan power wheeling juga berisiko menyengsarakan rakyat. Pasalnya, dengan skema power wheeling, tarif listrik akan datang ditetapkan pada mekanisme pasar.

“Dengan power wheeling, penetapan tarif listrik ditentukan oleh demand and supply, pada ketika demand tinggi dan juga supply tetap, tarif listrik pasti akan dinaikkan,” jelas Fahmy.

Fahmy beranggapan, klausul power wheeling merupakan dorongan dari pihak-pihak swasta yang dimaksud berkepentingan dengan dalih transisi energi. otoritas kemudian DPR harusnya tambahan berjauhan mengawasi risiko besar pada implementasi power wheeling.

Sebab itu, Fahmy mengundang untuk warga untuk terus memantau perkembangan pembahasan power wheeling yang mana ketika ini dibalut di RUU Tenaga Baru dan juga Tenaga Terbarukan. “Kabarnya akan dibahas lagi di waktu dekat oleh DPR juga pemerintah,” tandasnya.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button