Nasional

Ramai-ramai Ajukan Jadi Amicus Curiae untuk Mahkamah Konstitusi

Quantavillage.com – JAKARTA – Pusat Kajian Hukum juga Keadilan Sosial atau Center For Law and Social Justice (LSJ) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) juga puluhan seniman serta budayawan mengajukan menjadi Amicus Curiae atau Sahabat Pengadilan untuk majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang tersebut memeriksa perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024. Adapun berkas Amicus Curiae dari LSJ UGM 31 halaman.

Penyerahan berkas Amicus Curiae ini dilandasi menghadapi indikasi yang sangat kuat bahwa terdapat praktik-praktik curang di penyelenggaraan rangkaian Pilpres 2024. “Penyerahan tadi siang kurang lebih banyak jam 11.30-12.00. Tadi pagi saya tiba dalam Ibukota (berangkat dari Yogyakarta) serta segera menuju ke Mahkamah Konstitusi pasca mendapatkan kopi fisik,” ujar Peneliti LSJ FH UGM Antonella pada konferensi pers secara daring melalui Zoom, Mulai Pekan (1/4/2024) sore.

Ia mengaku sempat kebingungan lantaran tidak ada diarahkan dokumen harus disampaikan ke mana. “Tidak diberitahukan masuknya melalui mana. Saya bertemu dengan sekuriti dan juga diterima dalam lobby, ada kesalahan dari pegawai MK. Ada kepaniteraan menyebutkan admisi yang dimaksud tak bisa saja diterima dari pihak tiada mengajukan ke pihak berperkara. Kita harus memasukkan melalui pemohon yakni 01 dan juga 03. Seharusnya kita sebagai penduduk sipil bisa jadi mengajukan,” ungkapnya.

Kesulitan itu baru mereda pasca pihak humas Mahkamah Konstitusi bersedia menemui Antonella sebagai perwakilan dari Fakultas Hukum UGM. “Ia menyebutkan amisi yang digunakan diberikan oleh berbagai pihak akan diserahkan ke delapan orang Majelis Hakim MK sebagai unsur pertimbangan,” kata dia.

Ketua LSJ FH Departemen Hukum Tata Negara UGM Herlambang P. Wiratraman mengungkapkan alasan pihaknya mengajukan Amicus Curiae tersebut. “Praktik-praktik curang dilaksanakan dengan mengintervensi lembaga peradilan lalu lembaga pelopor pemilu, dan juga pemanfaatan sumber daya negara. Sementara hal ini bertentangan dengan mandat konstitusional Pasal 22E ayat 1 UUD 1945 tentang Pemilihan Umum Luber Jurdil,” ujar Herlambang.

Pihaknya khawatir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggunakan dalil-dalil limitatif dari regulasi yang digunakan ada dan juga membiarkan dugaan kecurangan Pemilihan Umum 2024 secara terstruktur, sistematis, kemudian masif dibiarkan begitu saja. Para akademisi atau peneliti FH UGM mengajukan Amicus Curiae agar majelis hakim konstitusi untuk mempertimbangkan argumen hukum yang mendayagunakan perspektif kemudian nalar hukum kritis berhadapan dengan konteks kebijakan pemerintah elektoral yang dimaksud menunjukkan pelumrahan kebijakan yang digunakan menopang kepentingan kebijakan pemerintah paslon, termasuk pembiaran konflik kepentingan yang digunakan memerosotkan keadaban di bernegara.

“Pemilu itu merupakan hak asasi manusia. Kecurangan pilpres melanggar hak asasi manusia dikarenakan tiada dilaksanakan dengan kejujuran, keadilan. Putusan MK Nomor 90 menghasilkan nepotisme kemudian bentuk campur tangan pemerintah lantaran ada anak dari presiden yang dimaksud sedang berkuasa menjadi kontestan Pilpres 2024,” kata dia.

Ia menjelaskan alasan lainnya mendaftar Amicus Curiae ke Mahkamah Konstitusi sangat penting bagi tata kelola pemerintahan kemudian demokrasi di tempat Indonesia. “Kita sebut amisi sebab plural. Karena lebih besar dari satu kita sebut amisi. Selain dikaji juga didukung akademisi, sebagai kritik terkait sengketa Pilpres pada Mahkamah Konstitusi. MK kita khawatirkan memutuskan dengan tafsir sempit, nalar kritis bukan dibangun. Pendekatan sangat limitatif. Ada beberapa bunyi dalam UU MK, kalau tidaklah hati-hati, penyelenggaraan pasal sangat restriktif serta limitatif,” paparnya.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button