Nasional

BPIP Sambangi Kampus kemudian Petakan Permasalahan Pemilihan Umum 2024

Quantavillage.com – JAKARTA – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengadakan diskusi pada rangka Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila di Pesta Demokrasi. Diskusi yang digunakan diadakan di area Fakultas Pengetahuan Sosial dan juga Bidang Studi Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Jawa Tengah, Rabu (27/3/2024) yang disebutkan bertujuan memetakan kesulitan Pemilihan Umum 2024 untuk selanjutnya menjadi substansi kajian serta tindakan lanjut berbentuk rekomendasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Deputi Area Pengendalian kemudian Evaluasi BPIP Adhianti menyatakan bahwa situasi Pemilihan Umum 2024 berbeda dengan Pemilihan Umum 2019 yang digunakan sempat memunculkan kegaduhan kemudian perpecahan hingga ada sebutan cebong kemudian kampret. “Saya sangat bersyukur hal yang disebutkan bukan terjadi pada pada waktu ini,” ujar Adhianti pada sambutannya di tempat acara diskusi yang tersebut dihadiri oleh banyak pelajar FISIP Undip tersebut.

Adhianti memacu agar para pelajar terus-menerus berpikir kritis dengan menawarkan solusi cemerlang menghadapi setiap permasalahan yang tersebut terjadi. Menurut dia, peran civitas akademika sangat penting di pengendalian pelaksanaan pesta demokrasi agar tetap memperlihatkan senapas dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dari setiap aturan dan juga tindakan.

“Kampus merupakan tempat yang mana bebas untuk berdiskusi, mengembangkan ilmu, dan juga mengasah pola pikir, terlebih lagi ini merupakan Fakultas Keilmuan Sosial kemudian Pengetahuan Politik, hal-hal seperti inilah yang dimaksud akan adik-adik hadapi, serta adik-adik selesaikan pada masa mendatang,” ungkapnya di diskusi yang dimaksud dimoderatori Direktur Pengendalian BPIP Mukhammad Fahrurozi lalu berlangsung dialektis ini.

Dia pun berpesan agar kelak dapat menjadi pemimpin bangsa masa depan yang tersebut mengedepankan hati nurani pada mengambil setiap kebijakan. “Tugas adik-adik bukanlah (hanya) untuk mengkritik, tugas adik-adik adalah belajar sebaik-baiknya. Tempati tempat tinggi yang dimaksud ada di dalam pemerintahan. Ubah kebijakan yang dimaksud tak sesuai dengan hati nurani,” pungkasnya.

Sementara itu, Dekan FISIP Undip Teguh Yuwono mengungkapkan bahwa Pancasila sejatinya harus hidup pada bernegara lalu bernegara, termasuk di acara pemilu. “Inti dari Pancasila itu musyawarah, maka di area di Pancasila ada kerakyatan. Menjadi pemimpin itu harus kerakyatan,” kata beliau di kesempatan sama.

Teguh pun memberikan contoh sikap serta sifat yang digunakan patut dijadikan teladan dari para pemimpin bangsa Indonesia terdahulu. “Pancasila digali dari praktik-praktik keberadaan bangsa, salah satunya Pangeran Diponegoro yang miliki karakter berani, jujur, adil, dan juga peduli,” tuturnya.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah Muhammad Amin menjelaskan bahwa semangat persatuan dan juga kesatuan publik perlu dibangun kembali pascapemilu 2024. “Terkait pembelokan Pancasila, Bawaslu sudah ada punya kegiatan post election dalam bentuk pemberdayaan publik untuk memulihkan lagi semangat persatuan dan juga kesatuan sebagai institusi belajar urusan politik ke masyarakat. Kami turun, memberikan sekolah urusan politik terhadap masyarakat, memberikan civic education,” imbuhnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah Handi Tri Ujiono menanggapi kesulitan yang terjadi pada Sistem Data Rekapitulasi (Sirekap). Handi tak menampik masih terdapat kekeliruan di sistem tersebut.

Namun, menurut dia, sistem yang dimaksud sangat membantu pada penghitungan pendapat bahkan pada menemukan kekeliruan-kekeliruan di penghitungan. “Kalau sekarang lihat pada Sirekap itu memang benar banyak sekali keliru. Ya biarkan belaka keliru. Bawaslu berbagai sekali merekomendasikan perbaikan. Namun, kegunaannya juga sangat membantu serta transparan,” ungkapnya.

Handi mengaku pihaknya telah lama menjalankan tugas juga fungsi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila lalu UUD 1945, termasuk UU pemilihan raya beserta turunannya. “Yang namanya regulasi, rohnya adalah Pancasila, raganya UUD 1945. Termasuk UU Pemilu. Semua yang baik itu bukan semua dimaknai dengan baik”, ucapnya.

Handi mengklaim bahwa pemilihan 2024 pada Provinsi Jawa Tengah lebih besar kondusif dibandingkan dengan pemilihan 2019. “Pendaftaran gugatan di tempat MK tahun ini turun dari sebelumnya. Terkait dengan hoaks di tempat lini massa tidaklah seperti pada 2019 yang digunakan sebegitu masifnya,” pungkasnya.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button