Nasional

Polri Tetapkan 5 Tersangka Kasus Pertamax Palsu: Manajer hingga Pengelola SPBU

Quantavillage.com – JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri menetapkan lima terdakwa tindakan hukum pemalsuan substansi bakar minyak (BBM) jenis Pertamax. Kelima dituduh itu adalah RHS (49) selaku pengelola SPBU, AP (37) juga DM (41) selaku manajer SPBU, dan juga RY (24) lalu RH (26) selaku pengawas SPBU.

“Dalam penanganan perkara ini, regu kami dari Subdit 3 Dittipidter telah dilakukan menimbulkan 3 LP lalu menetapkan 5 orang dituduh juga melakukan penyitaan banyak barang bukti,” ujar Direktur Tipidter Bareskrim Polri Brigjen Nunung Syaifudin ketika konferensi pers di area Bareskrim Polri, Kamis (18/3/2024).

Kelima terperiksa itu diketahui mencampurkan BBM jenis Pertalite dengan zat pewarna sehingga menyerupai Pertamax. Nunung menjelaskan, para terperiksa saling mengenal juga berasal dari empat SPBU yang berbeda, yakni pada Kecamatan Karang Tengah Pusat Kota Tangerang, lalu Kecamatan Pinang Pusat Kota Tangerang Provinsi Banten.

“Kemudian kita kembangkan pada hari Hari Senin 25 Maret 2024 kita lakukan lagi penindakan terhadap SPBU yang mana ada di tempat Kebun Jeruk DKI Jakarta Barat, juga SPBU yang mana ada di area Cimanggis Perkotaan Depok. Jadi telah 4 SPBU yang dimaksud melakukan penyimpangan dengan modus yang sama,” katanya.

Adapun para terdakwa dikenakan Pasal 5 Jo Pasal 28 Ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Minyak kemudian Gas Bumi sebagaimana telah lama diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan eksekutif Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Cipta Kerja menjadi UU, dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun juga denda paling tinggi Rp60 miliar.

‚ÄúPasal kedua adalah Pasal 62 Ayat 1 Jo Pasal 8 ayat 1 huruf A UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang proteksi konsumen, pelaku usaha dilarang memproduksi kemudian atau memperdagangkan barang serta jasa, tidaklah mematuhi atau sesuai dengan standar yang dipersyaratkan di peraturan perundang-undangan dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun kemudian denda paling banyak Rp2 miliar,” pungkasnya.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button