Ekonomi

Marak Pabrik Sawit Tanpa Kebun, otoritas Diminta Bersikap Tegas

Quantavillage.com – JAKARTA – Sejumlah kalangan memohon pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap banyaknya bermunculan pabrik kelapa sawit tanpa kebun kemudian bukan memiliki kemitraan yang dimaksud izinnya diberikan kepala daerah. Kehadiran pabrik yang dimaksud kerap kali tanpa mempertimbangkan daya menyokong wilayah serta mengabaikan regulasi.

Menanggapi hal tersebut, Pakar Sektor Bisnis Universitas Almasdi Syahza menyatakan pemerintahan pusat harus komitmen menjalankan aturan yang mana merekan buat. Sebab, selama ini yang menjadi kesulitan adalah bukan konsistennya aturan pusat dengan pelaksanaan di area daerah.

Salah satu yang tersebut menjadi persoalan adalah menjamurnya pabrik sawit tanpa kebun ataupun pabrik mini yang dimaksud tidak ada menjalin kemitraan sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Beleid ini mengatur bahwa pabrik harus miliki perkebunan sendiri, apabila bukan ada maka pabrik diwajibkan menjalin kemitraan dengan petani untuk memenuhi pasokan materi baku 20%.

Prof. Almasdi mengungkapkan permasalahan izin pembangunan pabrik kelapa sawit harus mengikuti aturan yang digunakan berlaku. Jika tidaklah akan menjadi permasalahan pada kemudian hari.

“Dari sisi pertimbangan jarak antar pabrik, adanya kemitraan, dan juga daya membantu wilayah tentu menjadi acuan melalui sebuah studi kelayakan pabrik kelapa sawit (PKS). Kecuali PKS didirikan tanpa dokumen studi kelayakan kemudian Amdal (analisis dampak lingkungan), ini beresiko terhadap perizinan,” ujar ia pada pernyataannya, Kamis (28/3/2024).

“Jika pemberian izin (pabrik sawit) dikaitkan dengan aktivitas urusan politik tentu akan berdampak setelahnya pilkada 2024, umpama apabila melanggar akan dikejar oleh lawan politik,” tambah Almasdi.

Dia menegaskan peluncuran pabrik sawit tanpa kebun jelas mengganggu tata niaga sawit yang sudah ada berjalan. Karena itulah, pemerintah area dan juga pusat harus tegas pada menjalankan regulasi.

“Jelas mengganggu (pabrik sawit tanpa kebun) tapi salah pemerintah juga. Kenapa diberikan izin pabrik sawit tanpa kebun, harus diakui ini salah satu dampak otonomi daerah. Yang punya tempat itu bupati tidak pemerintah pusat,” jelasnya.

Mantan Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah, Rawing Rambang menjelaskan memang sebenarnya pemerintah mengizinkan pabrik sawit tanpa kebun berdiri tetapi diwajibkan menjalin kemitran dengan petani. “Dengan adanya kemitraan inilah, pabrik sawit dapat mengetahui sumber buah sawitnya,” jelas Rawing.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button