Nasional

Pemberian Jenderal Kehormatan Prabowo Dikritik, TB Hasanuddin: Pangkat Itu Bukan untuk Pensiunan TNI!

Quantavillage.com – Anggota Komisi I DPR dari PDIP, TB Hasanuddin menyalahkan pemberian pangkat kehormatan Jenderal Bintang 4 terhadap Prabowo Subianto. Hasanuddin menilai pemberian pangkat kehormatan mestinya diterima oleh prajurit TNI aktif.

Hal itu sesuai dengan aturan yang digunakan tertera Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, juga Tanda Kehormatan.

“Perlu digaris bawahi pada Pasal 33Ayat 3A yang digunakan berbunyi ‘pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa’ yang disebutkan adalah untuk prajurit terlibat atau belum pensiun,” ujar Hasnuddin untuk wartawan, Rabu (28/2/2024).

Politisi PDIP itu menunjukkan ketika prajurit berpangkat kolonel naik menjadi Brigjen atau dari Letjen menjadi Jenderal. Kenaikan pangkat itu juga dikarenakan prajurit yang dimaksud mempunyai keberhasilan di melaksanakan tugasnya.

“Bukan untuk purnawirawan atau pensiunan TNI,” ucap Hasanuddin.

Dia juga menuturkan pada UU 34 tahun 2004 tentang TNI tidaklah ada kenaikan pangkat dari purnawirawan ke purnawirawan. Terlebih sejak berlakunya UU TNI.

“Hal itu sudah ada tak ada lagi seperti pada era Orde Baru,” tambah dia.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi resmi menyematkan kenaikan pangkat kehormatan terhadap Menteri Keamanan Prabowo Subianto. Dengan begitu, Prabowo sekarang menyandang pangkat Jenderal Kehormatan.

Pemberian pangkat Jenderal Kehormatan disematkan dengan segera oleh Jokowi pada acara Rapat Pimpinan TNI-Polri di dalam Mabes TNI, Cilangkap, DKI Jakarta Timur, Rabu (28/2).

Prabowo memberikan hormat lebih lanjut dahulu sesaat sebelum Jokowi menyematkan pangkat bintang empat di dalam bahunya. Sikap hormat dilaksanakan Prabowo usai Jokowi memberikan Keppres Kenaikan Pangkat Kehormatan.

Ditemui seusai prosesi, Jokowi membantah anggapan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo merupakan bagian proses politik.

Menurut Jokowi, bila memang sebenarnya kenaikan pangkat menjadi bagian proses politik, justru diadakan sebelum pemilihan 2024.

Ia menekankan pemberian kenaikan pangkat yang dimaksud diberikan usai masa pemilihan presiden dikarenakan untuk menghindari anggapan tersebut.

“Ya kalau operasi kebijakan pemerintah kita berikan aja sebelum Pemilu. Ini adalah kan pasca Pemilihan Umum supaya bukan ada anggapan-anggapan seperti itu,” kata Jokowi di dalam Mabes TNI.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button