Ekonomi

Pinjol ‘Jerat’ Mahasiswa, PKPU Tuding Cara Mainnya Salahi Aturan

Quantavillage.com – Empat perusahaan fintech peer to peer lending atau pinjaman online (pinjol) dipanggil Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), terkait pemberian pinjaman dana untuk peserta didik membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Dilansir dari pengumuman resmi KPPU, Awal Minggu (26/2/2024) kemarin, empat pinjol itu adalah; PT Dana Bagus Indonesia (Danabagus), PT Cicil Solusi Mitra Teknologi (Cicil), PT Fintech Bina Bangsa (Edufun), juga PT Inclusive Finance Group (Danacita).

Disebutkan bahwa, empat perusahaan pinjol yang disebutkan telah terjadi menyalurkan pinjaman peserta didik hampir mencapai nilai Rupiah 450 miliar.

Dari jumlah agregat tesebut, sebagian besar atau sekitar 83,6 persen disalurkan oleh Danacita.

Menurut KPPU, berbagai item pinjaman pelajar yang dimaksud mengenakan bunga atau berbagai biaya bulanan menyerupai bunga dengan durasi pinjaman sebagaimana layaknya pinjaman pada luar lembaga pendidikan tersebut, tiada sejalan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU No. 12/2012).

“Sehingga dapat menyebabkan persaingan bidang usaha tak sehat,” tulis pengumuman tersebut.

Sebelumnya, KPPU telah lama menghadirkan 83 perguruan tinggi untuk mendalami isu penyaluran pinjaman pelajar atau (student loan) pada 19 Februari 2024.

Dalam rapat yang dihadiri oleh berbagai jenis perguruan tinggi tersebut, KPPU mencatat, pinjaman peserta didik difasilitasi perguruan tinggi melalui kerja sebanding dengan lembaga pembiayaan daring untuk pendanaan Uang Kuliah Tunggal (UKT), khususnya bagi pelajar yang dimaksud mengalami kesulitan di pembayaran UKT.

Namun pada regulasi yang ada, yakni UU No. 12/2012 khususnya Pasal 76, mengumumkan pemerintah, pemerintah daerah, atau perguruan tinggi berkewajiban memenuhi hak peserta didik yang tersebut kurang mampu secara perekonomian untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik.

Salah satu cara pemenuhan haknya yaitu dijalankan dengan pemberian pinjaman dana tanpa bunga yang tersebut wajib dilunasi pasca lulus atau memperoleh pekerjaan.

Ini dipertegas oleh penjelasan undang-undang yang disebutkan yang digunakan menjelaskan, pinjaman dana tanpa bunga adalah pinjaman yang diterima oleh pelajar tanpa bunga untuk mengikuti atau menyelesaikan sekolah tinggi dengan kewajiban membayar kembali pasca lulus kemudian mendapatkan pendapatan yang dimaksud cukup.

“Dalam perkara ini, pinjaman pelajar yang tersebut mengenakan berbagai bunga atau biaya bulanan menyerupai bunga, dan juga dengan durasi pinjaman tertentu, diduga melawan hukum kemudian dapat mengakibatkan persaingan bisnis tak sehat,” sebut tulisan tersebut.

KPPU, sesuai tugas kemudian kewenangannya akan melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan atau lembaga pembiayaan daring, jikalau pada prosesnya terbukti menyalahi aturan dan juga menciptakan persaingan usaha yang tersebut bukan sehat di area lingkungan ekonomi penyaluran pinjaman pelajar tersebut.

Untuk itu, KPPU di waktu dekat akan memanggil berbagai lembaga pembiayaan daring yang dimaksud telah terjadi menyalurkan pinjaman peserta didik tersebut, juga mengundang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Investigasi Teknologi untuk memperoleh keterangan tambahan lanjut.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button