Nasional

Pemprov Mau Bekukan KTP Warga Domisili Luar Jakarta, DPRD DKI Ngotot Minta Ditunda dikarenakan Takutkan Hal ini

Quantavillage.com – Ketua Komisi A DPRD DKI, Mujiyono menjelaskan alasan pihaknya minta Pemprov DKI menunda kebijakan membekukan KTP bagi warga Ibukota yang berdomisili tak sesuai alamat terdaftar. Ia khawatir apabila dijalankan sesuai rencana pada bulan Maret ini, maka akan mengganggu proses perhitungan pernyataan Pemilu.

Menurutnya, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang digunakan tertera di KTP berkaitan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu. Jika ada yang dimaksud dibekukan, dikhawatirkan nantinya akan memproduksi kebingungan.

“Iya, pasca pemilu. Karena takut terjadi hal hal tak diinginkan terkait DPT makanya kita rekomendasikan ganti (dari maret) jadi pasca Pemilu,” ujar Selasa (27/2/2024).

Politisi Demokrat ini menggambarkan salah satu contoh kesulitan yang digunakan akan dialami adalah adanya pemilih yang dimaksud tak terkonfirmasi data kependudukannya. Padahal, si pemilih sudah ada melakukan pencoblosan di dalam tempat itu.

Ketua Komisi A DPRD DKI Ibukota Mujiyono mengusulkan pembentukan Dewan Kebudayaan Daerah Perkotaan Ibukota atau DKKJ, Selasa (12/7/2022). [Suara.com/Fajhri]
Ketua Komisi A DPRD DKI Ibukota Mujiyono mengusulkan pembentukan Dewan Kebudayaan Daerah Perkotaan Ibukota Indonesia atau DKKJ, Selasa (12/7/2022). [Suara.com/Fajhri]

“Karena salah satu kuncinya, misal orang punya KTP dalam Pondok Kelapa, yang bersangkutan tak ada dalam situ, kemudian RT RW-nya sendiri juga enggak tau, ini warga tercatat di dalam gue, ada di tempat mana juga gak tau,” ungkapnya.

“Makanya mereka jadi semacam enggak bertanggung jawab berhadapan dengan warga pada situ. Apalagi pas pencoblosan pemilihan umum baru pada datang,” tambahnya.

Karena itu, permintaan untuk menunda penertiban data kependudukan ini disebutnya berasal dari aspirasi pengurus RT-RW.

“Nah RT RW melalui lurah pernah diperintahkan semacam verifikasi terhadap data penduduk yang digunakan akan dinonaktifkan tetapi enggak semua lurah berani, lantaran menonaktifkan NIK seseorang itu berbahaya,” pungkasnya.

Tunggu pemilihan raya Kelar

Pemprov DKI Ibukota sebelumnya menunda kebijakan untuk menghapus Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang domisilinya tak sesuai dengan alamat pada KTP seperti berada pada luar Jakarta. Seharusnya, kebijakan ini dilangsungkan pada Maret 2024.

Kepala Dinas Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Ibukota Indonesia Budi Awaluddin mengatakan, penertiban administrasi kependudukan ini baru akan dilaksanakan usai penetapan hasil pemilihan 2024.

“Kami masih menanti pengumuman resminya. Belum (diberlakukan) bulan Maret ini,” ujar Budi untuk wartawan, Mulai Pekan (26/2/2024).

Budi mengungkapkan pembaharuan jadwal penerapan kebijakan ini diadakan pasca adanya rekomendasi Komisi A DPRD DKI DKI Jakarta yang mana menilai penonaktifan NIK warga DKI tinggal dalam luar wilayah tambahan baik dijalankan usai Pemilu.

Sambil menunggu, Budi menyatakan pihaknya telah melakukan sosialisasi kebijakan inisejak September 2023. Penonaktifan ini juga dijalankan terhadap warga yang tersebut telah lama meninggal dunia.

Ilustrasi KTP - Serba-Serbi Kasus Korupsi e-KTP (Freepik)
Ilustrasi KTP – Serba-Serbi Kasus Korupsi e-KTP (Freepik)

“Sejak akhir tahun 2023 kita sudah pernah sosialisasi terkait tertib adminduk, mulai dari melakukan pendataan terhadap penduduk yang dimaksud secara de jure dan de facto berbeda, tidaklah diketahui keberadaannya, meninggal kemudian lainnya,” tuturnya.

Bagi warga yang digunakan sedang menjalani lembaga pendidikan atau dinas kerja dalam luar kota di jangka waktu tertentu dan juga yang mana mempunyai aset dalam DKI Jakarta dikecualikan dari kebijakan ini.

“Bagi yang bertugas atau dinas, juga belajar di tempat luarkota maupun luar negeri bukan dikenakan penertiban dokumen kependudukan sesuai domisili. Begitupun juga bagi yang masih mempunyai aset atau rumah di area Jakarta,” pungkas Budi.

Berdasarkan catatan Disdukcapil DKI, penduduk yang dimaksud pergi dari DKI Jakarta sebanyak 243.160 sedangkan penduduk pendatang baru dari luar Ibukota Indonesia Sebanyak 136.200 orang sepanjang tahun 2023.

Kemudian, Pemprov DKI juga mencatatkan warga yang telah meninggal ketika ini sebanyak 81.000 kemudian RT yang digunakan sudah ada tak ada sebanyak 13.000 jiwa.

Adapun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan pernyataan paling lambat pada 20 Maret. Kemudian, penetapan hasil pilpres dijalankan paling lambat tiga hari pasca pemberitahuan atau putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sengketa pemilu.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button