Ekonomi

Kades Bisa Menjabat 16 Tahun! Revisi UU Desa Telah Disetujui

Quantavillage.com – Baleg DPR sama-sama Kemendagri sudah pernah menyetujui pembahasan tingkat pertama revisi UU tentang Desa pada Mulai Pekan (5/2/2024).

Sebelumnya, pada akhir tahun lalu, aliansi kepala desa lintas asosiasi menemui Presiden Joko Widodo untuk mengkaji perkembangan revisi Undang-Undang Desa.

“Kami bertemu dengan Presiden (Jokowi) kaitannya mendiskusikan revisi Undang-Undang Desa, Nomor 6 Tahun 2014. Kami ingin menanyakan untuk beliau dengan segera bagaimana perkembangan terkait revisi undang-undang tersebut,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Senthot Rudi Prastiono di tempat Istana Kepresidenan Jakarta, Hari Jumat (29/12/2024) lalu.

Salah satu poin yang disorot di revisi ini adalah Pasal 39 terkait masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun kemudian dapat dipilih maksimal dua kali masa jabatan.

“Kami dengar dari Asosiasi Kepala Desa serta Gadget Desa, mereka ingin UU Desa direvisi dengan segera. Kami telah lama mendengarkan aspirasi yang dimaksud serta mengusulkannya sebagai inisiatif DPR,” kata Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi pada pernyataan resmi DPR RI, Selasa (6/2/2024).

Ia berjanji, selama masa sidang, revisi akan segera disahkan dalam Baleg. Selain itu, ia menjelaskan, ketika ini kelompok perumus serta kelompok sinkronisasi sedang merumuskan materi dari UU Desa.

“Insya Allah, di malam hari ini juga akan kita putuskan, kemudian semoga proses ini bisa saja selesai sehingga target pengesahan UU pada masa sidang ini dapat tercapai,” ujarnya.

Menurut Baidowi, hasil dari pembahasan tingkat 1 Panja akan diserahkan pada Rapat Paripurna berikutnya. Panja yang digunakan mengeksplorasi RUU Desa sudah memutuskan beberapa hal melalui musyawarah mufakat.

Pertama, ditambahkan Pasal 5A yang tersebut mengatur tentang pemberian dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi; kemudian, Pasal 26, Pasal 50A, dan juga Pasal 62 ditambahkan untuk mengatur pemberian tunjangan purna tugas satu kali di dalam akhir masa jabatan Kepala Desa, BPD, kemudian Alat Desa sesuai dengan keuangan Desa.

Kedua, Pasal 34A dimasukkan untuk menetapkan ketentuan jumlah total calon Kepala Desa di Pilkades; Pasal 39 mengatur masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun kemudian dapat dipilih paling sejumlah dua kali masa jabatan.

Serta terdapat Pasal 72 yang mengatur sumber pendapatan desa; Pasal 118 yang dimaksud mengatur Ketentuan Peralihan; dan juga Pasal 121A yang tersebut mengatur Pemantauan kemudian Peninjauan Undang-Undang.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button