Nasional

Jengah Dipertontonkan Setumpuk Pelanggaran Etik di area Pemilihan Umum 2024, Ganjar Pranowo: Sudah Cukup!

Quantavillage.com – Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyoroti beberapa pelanggaran etika pada Pemilihan Umum 2024. Menurutnya ketika ini Indonesia sedang mempertaruhkan nilai-nilai demokrasi. 

Terbaru ada putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) perihal Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari yang digunakan terbukti melanggar kode etik. Hal itu terkait dengan proses menerima pencalonan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.

“Jadi kalau kita meninjau MK-nya melanggar etik, KPU-nya melanggar etik. Maka sebenarnya kita sedang berada pada situasi yang dimaksud bertaruh yang dimaksud nilai-nilai demokrasi, hari ini kita bertaruh,” kata Ganjar ketika ditemui di tempat acara ‘nJathil bareng Mas Ganjar’ di area Embung Kali Aji, Sangurjo, Donokerto, Turi, Sleman, Selasa (6/2/2024).

Ganjar menilai jikalau seluruh elemen pemerintahan tiada dapat menjaga hal tersebut, demokrasi Indonesia berada di dalam ambang kehancuran. Hal ini merupakan peringatan serius terhadap semua pihak untuk kembali ke jalur demokrasi yang dimaksud tambahan baik.

“Maka kalau para pelaku pemerintahan semuanya tak mampu menjaga ini, maka Indonesia akan mengalami kehancuran demokrasi,” tuturnya.

“Maka hari ini sudah ada menjadi peringatan keras terhadap kita semuanya agar yuk kembali pada jalur atau track demokrasi yang baik,” imbuhnya.

Dua pelanggaran etik yang kemudian diputuskan baik terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) juga kekinian terhadap Ketua KPU RI beserta jajaran sudah ada terlalu banyak. Hal ini tidak ada boleh terulang kembali. 

“Cukup sudah, dua telah terlalu sejumlah itu. Hal ini menunjukkan sebuah catatan hitam di sejarah pemilihan umum kita. Jangan sampai diulangi,” tegasnya.

Langgar Etik

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilihan raya resmi menjatuhkan vonis terkait perkara pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pada Pilpres 2024. Dalam putusannya, DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari bersatu jajarannya melakukan pelanggaran etik.

Putusan yang disebutkan dibacakan Ketua DKPP Heddy Lugito pada sidang putusan perkara dugaan pelanggaran pada pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon duta presiden, Hari Senin (5/2/2024).

“Teradu satu (Hasyim Asy’ari) pada perkara nomor 135-PKE/DPP/XII/2023 perkara nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023, perkara nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023, juga perkara nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023 terbukti melakukan pelanggaran kode etik kemudian pedoman pelaksana Pemilu,” kata Heddy di tempat ruang siang DKPP, DKI Jakarta Pusat, Hari Senin (5/2/2024).

Untuk itu, Hasyim dijatuhkan sanksi sebagai peringatan keras keras terakhir. Sementara enam komisioner lainnya mendapatkan sanksi peringatan serius keras.

“Menjatuhkan sanksi peringatan serius keras terakhir untuk Hasyim Asy’ari selaku teradu satu,” kata Heddy.

Untuk diketahui, keempat perkara yang dimaksud diadukan oleh Demas Brian Wicaksono pada perkara nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. di perkara nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023, P.H. Hariyanto pada perkara nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023, lalu Rumondang Damanik pada perkara nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023.

Mereka menggugat pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai akan segera calon perwakilan presiden pada 25 Oktober 2023 oleh sebab itu dianggap tidak ada sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota pemilihan raya Presiden juga Wakil Presiden.

Sebab, pada waktu itu KPU diketahui belum merevisi atau mengubah peraturan terkait pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button