Ekonomi

Jelang Pencoblosan, Sri Mulyani Titip Pesan ke Anak Buah: Jaga Netralitas

Quantavillage.com – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang tersebut akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024 atau 3 pekan lagi, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan terhadap para jajarannya agar menjaga netralitas.

Hal yang disebutkan dikatakan Sri Mulyani pada waktu memberikan arahan terhadap Direktorat Jenderal Bea juga Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan baru-baru ini.

Menurut Sri Mulyani sebagai ASN telah menjadi keharusan jikalau menjaga netralitas.

“Tahun Pemilihan Umum jaga sikap kita, netralitas itu adalah sesuatu yang tersebut telah menjadi keharusan,” kata dia, pada keterangannya disitir hari terakhir pekan (26/1/2024).

Menurut ia setiap ASN mempunyai preferensi pada setiap hajatan kebijakan pemerintah seperti pemilihan ini, namun ia menekankan hal yang disebutkan harus rahasia.

“Anda bisa saja punya preferensi apa belaka lakukan pada pada waktu anda di dalam kotak suara. Itu adalah value yang dimaksud menunjukkan bahwa kita sebagai manusia diatur oleh undang undang serta diatur oleh tata krama,” tuturnya.

Ajakan netralitas para ASN ini usai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mana mengatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memihak juga berkampanye, termasuk bagi manusia Presiden.

Hal itu ditegaskan Jokowi ketika ditanya tanggapannya mengenai menteri yang dimaksud bukan ada hubungan dengan urusan politik justru jadi pasukan sukses.

“Hak demokrasi, hak kebijakan pemerintah setiap orang. Setiap menteri serupa saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak,” kata Jokowi di area Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Meski dapat terlibat kampanye, Jokowi menegaskan presiden sekalipun tak boleh menggunakan sarana negara untuk kepentingan kebijakan pemerintah atau kampanye.

“Tapi yang digunakan paling penting waktu kampanye tidaklah boleh menggunakan infrastruktur negara. Boleh kita ini pejabat umum sekaligus pejabat politik, boleh menteri juga boleh,” kata Jokowi.

Hal senada ditegaskan Jokowi menanggapi pertanyaan bagaimana menegaskan tiada ada konflik kepentingan pejabat negara yang mana mengambil bagian kampanye.

“Itu belaka yang mana mengatur itu semata-mata bukan boleh menggunakan prasarana negara,” katanya.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button