Nasional

Masuk Kategori Perbuatan Tercela, Jokowi Bisa Dimakzulkan Gegara Ucapannya!

Quantavillage.com – Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti mengomentari pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang tersebut meyebut presiden hingga menteri boleh berpihak kemudian berkampanye. Menurut Bivitri, pernyataan yang dimaksud telah memenuhi ketentuan untuk memakzulkan Jokowi sebagai presiden.

“Tapi pertanyaan kunci ini saya kira jadi pemicu yang digunakan paling penting, kalau pertanyaannya apakah sudah ada memenuhi ketentuan untuk pemakzulan atau belum, kalau menurut saya sudah,” kata Bivitri pada diskusi yang tersebut dilakukan Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) dalam Tebet, DKI Jakarta Selatan, Kamis (25/1/2024).

Mengenal Thalia Anak Tom Lembong yang dimaksud Punya Otak Moncer Kini Kuliah di area London

Beda Adab Ahok vs Abdee Slank Usai Dukung Ganjar, Bak Langit Bumi!

Bivitri menilai pernyataan Jokowi itu sudah ada masuk pada kategori perbuatan tercela. Dia merujuk pada Pasal 7A Undang-Undang Dasar.

Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti (tengah) pada diskusi di dalam kawasan Tebet. (Suara.com/Yaumal)
Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti (tengah) pada diskusi di tempat kawasan Tebet. (Suara.com/Yaumal)

Pasal itu berbunyi: “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan pada masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat menghadapi usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah terjadi melakukan pelanggaran hukum terdiri dari pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, aktivitas pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tak lagi memenuhi aturan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”

“Ada yang tersebut agak longgarkan, harus dibuktikan secara hukum. Agak longgar perbuatan tercela juga tidaklah lagi memenuhi persyaratan sebagai presiden. Di titik itu menurut saya, perbuatan tercela itu,” jelasnya.

Bivitri menganggap perbuatan tercela oleh presiden tidaklah identik dengan prilaku penduduk biasa.

Biodata kemudian Pendidikan Gus Miftah: Ngaku Belajar Etika dari Gibran, Ternyata Keturunan Orang Besar

Gibran Dianggap Tak Punya Etika Saat Debat, Nikita Mirzani Ikut Ngamuk: Sudah Dua Kali Minta Maaf

“Memang pada hukum tata negara prinsipnya orang itu menilai harus dari jabatan. Jadi perbuatan tercela orang biasa kemudian menurut orang presiden atau menteri,” katanya.

Menurutnya, perbuatan tercela oleh presiden harus dilihat dari jabatannya sebagai kepala negara.

“Karena individu yang dimaksud dijadikan tolok ukur jabatan kemudian wewenang. Dalam konteks itu lah menurut saya pak Jokowi telah melakukan perbuatan tercela pada konteks presiden,” ujarnya.

Pernyataan Jokowi

Jokowi sebelumnya menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memihak serta berkampanye, termasuk bagi individu Presiden. Hal itu ditegaskan Jokowi ketika ditanya tanggapannya mengenai menteri yang tersebut tak ada hubungan dengan urusan politik justru jadi kelompok sukses.

“Hak demokrasi, hak urusan politik setiap orang. Setiap menteri sejenis saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak,” kata Jokowi pada Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Presiden Jokowi serta Prabowo dalam Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (24/1/2024). (Suara.com/Novian)
Presiden Jokowi dan juga Prabowo di tempat Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (24/1/2024). (Suara.com/Novian)

Meski bisa saja mengambil bagian kampanye, Jokowi menegaskan presiden sekalipun bukan boleh menggunakan prasarana negara untuk kepentingan kebijakan pemerintah atau kampanye.

“Tapi yang mana paling penting waktu kampanye tiada boleh menggunakan sarana negara. Boleh kita ini pejabat umum sekaligus pejabat politik, boleh menteri juga boleh,” kata Jokowi.

Hal senada ditegaskan Jokowi menanggapi pertanyaan bagaimana menegaskan tidak ada ada konflik kepentingan pejabat negara yang bergabung kampanye.

“Itu hanya yang mengatur itu cuma bukan boleh menggunakan infrastruktur negara,” katanya lagi.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button