Ekonomi

Syarat KTP untuk Beli Gas LPG 3 Kg, Solusi Tepat Agar Subsidi Tepat Sasaran?

Quantavillage.com – Profesor Keuangan Negara, Hamid Paddu, menegaskan bahwa penyelenggaraan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) di pembelian elpiji 3 kilogram merupakan kebijakan yang tersebut tepat.

Menurutnya, mekanisme yang disebutkan tidak ada belaka berfungsi sebagai pendataan, tetapi juga sebagai upaya untuk memberikan pemahaman terhadap publik agar subsidi elpiji benar-benar dapat dinikmati oleh keluarga miskin.

“Dengan cara ini, inisiatif subsidi elpiji dapat tepat sasaran kemudian juga berperan sebagai alat sekolah untuk penduduk untuk menjamin bahwa bantuan fiskal benar-benar dinikmati oleh keluarga yang dimaksud membutuhkan,” kata beliau pada Rabu (24/1/2024).

Saat ini, subsidi yang digunakan selalu tidak ada tepat sasaran tentu memberatkan keuangan negara diperkirakan mencapai Rp10 triliun – Rp15 triliun, yang tersebut kebanyakan digunakan untuk subsidi gas melon justru dinikmati kalangan mampu.

“Kalau tak (dibatasi), bobol terus kita punya anggaran,” kata dia, dikutipkan dari Antara.

Guru besar Universitas Hasanuddin, Makassar, yang dimaksud juga mengatakan, pembelian gas 3 kg menggunakan KTP dan/atau KK bisa jadi mengedukasi rakyat sebab dokumen kependudukan yang dimaksud bisa saja menunjukkan, apakah yang mana bersangkutan memang sebenarnya dari keluarga tidak ada mampu atau bukan.

Dalam kondisi demikian, tambahnya, orang yang tersebut berpenghasilan tinggi pun secara perlahan akan merasa malu. Kalangan dunia usaha mampu yang dimaksud akan enggan memperlihatkan KTP dan/atau KK belaka untuk membeli gas seharga Rp20 ribu.

“Pada akhirnya, kalangan mampu itu akan memilih membeli gas yang dimaksud bukan disubsidi atau bright gas,” ujarnya.

Sebaliknya, apabila pembelian masih diadakan terbuka seperti sebelumnya, orang yang digunakan berhak akan selalu kehabisan LPG 3 Kg, lanjutnya, juga kondisi demikian akan selalu berulang lantaran orang kaya turut menikmati subsidi gas melon tersebut.

“Akibatnya, anggaran kita yang berasal dari pajak pun habis dinikmati orang yang dimaksud tak berhak. Dan itu kan haram sebenarnya, dikarenakan mereka menikmati yang dimaksud bukanlah haknya,” katanya.

Ia menambahkan, penduduk sebaiknya bukan memandang penyelenggaraan KTP dan/atau KK ketika membeli gas melon sebagai kebijakan yang digunakan memberatkan. Sebaliknya, aturan ini diterapkan untuk melakukan konfirmasi ketersediaan LPG 3 kilogram bagi warga miskin.

Sebelumnya, otoritas melalui Kementerian Tenaga serta Informan Daya Mineral (ESDM) sudah pernah menegaskan bahwa pembelian elpiji 3 kg wajib melibatkan penyelenggaraan kartu tanda penduduk (KTP) mulai 1 Januari 2024. Hanya publik yang mana terdaftar secara resmi yang tersebut diperbolehkan untuk membeli gas subsidi ini.

Pembeli di dalam Pangkalan hanya saja perlu mengakibatkan KTP dan/atau KK. Setelah terdaftar pada sistem, mereka itu cuma perlu menyebabkan KTP untuk pembelian berikutnya. Status pendaftaran juga dapat dicek melalui alamat subsiditepat.mypertamina.id/LPG/CekNIK.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button