Ekonomi

BUMN Terseret Kasus Suap SAP, Stafsus Erick Thohir Buka Suara

Quantavillage.com – Otoritas Bursa Amerika Serikat (AS) atau Security And Exchange Commision (SEC) membeberkan beberapa orang BUMN yang dimaksud diduga terseret suap SAP. Terdapat tiga BUMN yang tersebut diduga terseret persoalan hukum itu diantaranya, PT Pertamina (Persero), PT Angkasa Pura I, lalu PT Angkasa Pura II.

Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengaku masih mencari data-data dari tiga BUMN yang mana terindikasi masuk pada perkara suap tersebut.

Akan tetapi, beliau membeberkan, pasca membaca informasi secara sekilas, Pertamina pernah bekerja identik dengan SAP pada tahun 2017, Angkasa Pura I tahun 2012 juga Angkasa Pura II di tempat tahun 2015.

“Tapi kami kan belum dapat detailnya. Semoga nanti dengan data-data yang dimaksud detail, teman-teman BUMN kami percaya mampu bekerja serupa dengan siapa pun untuk hal ini,” ucapannya untuk wartawan yang digunakan dikutip, Kamis (18/1/2023).

Namun demikian, tutur Arya, pada dasarnya Kementerian BUMN mengupayakan apa yang digunakan diadakan SEC terhadap BUMN. Sebab, itu juga menjadi bagian dari prinsip Menteri BUMN Erick Thohir untuk bersih-bersih BUMN.

“Jadi kita support hal-hal yang dimaksud memang sebenarnya merupakan bagian dari bersih-bersih pada BUMN juga lah. Itu kan programnya Pak Erick setiap saat ke sana arahnya,” imbuh dia.

Kronologi Kasus Suap SAP

Suara.com – Organisasi perangkat lunak Jerman, SAP didenda US$ 220 jt atau setara Mata Uang Rupiah 3,4 triliun usai terbukti melakukan penyuapan sesuai penyelidikan Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) bersatu Komisi Sekuritas dan juga Bursa Amerika Serikat (SEC).

Sanksi itu diberlakukan sebab SAP terbukti melanggar Undang-Undang Praktik Korupsi Mancanegara (FCPA) dengan melakukan skema pembayaran suap terhadap pejabat pemerintah di dalam Afrika Selatan lalu Indonesia.

Denda yang dimaksud nantinya akan digunakan untuk menyelesaikan penyelidikan berhadapan dengan tindakan hukum suap yang tersebut masih berlangsung. Dalam dokumen pengadilan, SAP telah terjadi melakukan penandatanganan perjanjian penuntutan yang dimaksud ditangguhkan (DPA) selama tiga tahun dengan departemen terkait.

Disampaikan oleh Asisten Jaksa Agung dari Divisi Kriminal DOJ, Nicole M. Argentieri, yang dikutipkan dari laman resmi SEC [www.sec.gov], SAP dengan sengaja menyuap pejabat pemerintah serta entitas terkait pemerintah pada Afrika dan juga Indonesia guna memperoleh keuntungan di kegiatan bisnis pemerintah dalam kedua negara.

Menanggapi tuduhan ini, SAP menegaskan, pihaknya akan membantu pihak berwajib di area Indonesia, Afrika Selatan juga seluruh dunia untuk melawan praktik korupsi.

“Keputusan ini menjadi momen krusial pada perjuangan melawan praktik suap serta korupsi asing. SAP berikrar untuk menguatkan kerja serupa dengan otoritas dalam Afrika Selatan dan juga di tempat seluruh dunia,” ucapnya, seperti yang dikutipkan dari situs resmi DOJ yang diambil Redaksi Suara.com pada Hari Senin (15/1/2024).

Nicole M. Argentieri menegaskan, perkara ini tidak ada cuma menunjukkan pentingnya koordinasi internasional pada memerangi korupsi, tetapi juga mencerminkan cara pihak berwajib menegakan hukum melawan perusahaan agar mau bertanggung jawab.

Tuduhan yang dimaksud ketika ini telah terjadi diakui oleh SAP. Dalam dokumen penyelidikan, SAP dan juga mitranya disebut sudah pernah memberikan suap dan juga imbalan lainnya untuk memenuhi kepentingan pejabat asing dalam Afrika Selatan lalu Indonesia. Bentuk penyuapan melibatkan uang tunai, sumbangan politik, pemindahan elektronik, kemudian berbagai barang mewah.

Pada periode tahun 2015-2018, SAP terlibat pada skema penyuapan terhadap beberapa pejabat di area Indonesia dengan tujuan meraih keuntungan bidang usaha secara ilegal.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button